Peristiwa - Daerah
Bamusi Sambut Positif Pembatalan Lima Hari Sekolah
19-06-2017 - 21:51 | Views: 3.95k
Sekretaris Umum DPP Bamusi, Nasyirul Falah Amru, berbicara di deoan audience dalam acara sosialisasi 4 pilar, di Lamongan, Senin (19/6/2017). (Foto: Ardiyanto/TIMES Indonesia)
Sekretaris Umum DPP Bamusi, Nasyirul Falah Amru, berbicara di deoan audience dalam acara sosialisasi 4 pilar, di Lamongan, Senin (19/6/2017). (Foto: Ardiyanto/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (DPP Bamusi), merespon positif keputusan Presiden Joko Widodo yang akan meninjau ulang kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

"Kami mendukung penuh upaya peninjauan kembali. Kebijakan full day school tidak bisa diputuskan setingkat menteri. Kebijakan ini harus melalui kajian yang mendalam,” kata Sekretaris Umum DPP Bamusi, Nasyirul Falah Amru, usai acara sosialisasi 4 pilar, di Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/6/2017).

Sebagaimana diketahui, aturan mengenai 5 hari sekolah atau 8 jam sekolah itu yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud Tahun 2017. Kebijakan ini menuai kontroversi dari sejumlah kalangan dan akhirnya dibatalkan oleh Jokowi.

foto-B-lamonganE3idO.jpg

Keputusan tersebut diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU yang juga Ketua Unum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Lebih jauh, Falah menjelaskan, kebijakan full day school yang diwacanakan Kemendikbud, tidak bisa menggeneralisasi tingkat kehidupan orang tua murid. “Kita lihat ada orang tua murid yang hanya bekerja paruh waktu, sehingga harus dilihat lebih khusus," ucap anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.

foto-C-lamonganuQ1AK.jpg

Ia sebenarnya berharap, pemerintah mengeluarkan standarisasi terhadap sistem pendidikan terlebih dahulu sebelum menerapan kebijakan full day school. Apalagi, selama ini, sistem pendidikan Indonesia, sering berubah-ubah setiap pergantian menteri baru.

“Di masanya menteri pendidikan pak Nuh ada kebijakan sendiri, zaman sebelumnya ada kebijakan sendiri, sehingga masyarakat dibingungkan dengan kebijakan pendidikan,” ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.

Falah meminta, apabila ada kebijakan pendiidkan, hendaknya ditekankan pada kemaslahatan umat, tanpa membedakan negeri dan swasta. "Yang harus dilihat sebelum kebijakan ini diterapkan adalah kesiapan sistem pendidikan kita," tuturnya. (*)

Pewarta
: Ardiyanto
Editor
: Wahyu Nurdiyanto
Publisher
: Ahmad Sukma