Peristiwa - Nasional
Bila Dibiarkan, Persekusi Bisa Ancam Demokrasi
01-06-2017 - 23:13 | Views: 16.05k
Ilustrasi demokrasi. (Foto: Dailynews)
Ilustrasi demokrasi. (Foto: Dailynews)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Persekusi dinilai mengancam demokrasi karena sekelompok orang dapat menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman tanpa melalui proses hukum.

Demikian pernyataan Koalisi Anti Persekusi di Jakarta, Kamis (1/6) yang terdiri dari sejumlah lembaga bantuan hukum, yakni LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, Institute for Criminal Justice Reform dan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia.

Berdasarkan catatan Koalisi Anti Persekusi, dalam sepekan terakhir terjadi Persekusi terhadap 52 orang yang dilabeli sebagai penista agama atau ulama. Namun hanya dalam beberapa hari, Koalisi Anti Persekusi menemukan 7 orang yang lain sehingga jumlahnya saat ini bertambah menjadi 59 orang.

Menurut data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), setidaknya telah terjadi 47 persekusi terhadap akun-akun media sosial yang dituding menghina agama atau ulama di media sosial.

Kasus-kasus persekusi ini sudah menyebarluas secara merata di seluruh Indonesia dan menarget orang-orang dari berbagai latar belakang.

Salah satu yang ramai dibicarakan adalah kasus dokter Fiera Lovita di Solok, Sumatera Barat. Selain Fiera, beberapa kasus yang sempat viral seperti Raka Fadil Sulyanto di Malang lantaran meniru video Ustaz Arifin Ilham bersama kedua istrinya. Data pribadinya kemudian disebar di situs muslimcyber.net, dan di Facebook oleh akun bernama Abd Rachim.
 
Koalisi Anti Persekusi juga mencatat, dalam beberapa kasus disertai ancaman dan aksi kekerasan. Namun ada pula yang berujung dengan dilaporkannya orang-orang yang dianggap menghina agama atau ulama ke kantor polisi dengan tuduhan pelanggaran pasal 28 ayat (2) UU ITE dan atau pasal 156a KUHP.

Selain pola di atas, Koalisi Anti Persekusi juga menemukan adanya korban yang akun medsosnya dipalsukan. Dalam arti akun yang dianggap menghina ulama dan agama bukanlah akun yang dibuat oleh orang yang bersangkutan.

Koalisi Anti Persekusi juga menemukan adanya trackdown terhadap orang-orang yang dianggap menghina agama dan ulama. Identitas, foto, dan alamat kantor ataupun rumah mereka kemudian disebarluaskan disertai dengan nada kebencian dan instruksi agar orang-orang tersebut diburu.

" Persekusi tersebut yang diwarnai perburuan terindikasi sebagai perbuatan yang sistematis atau meluas. Hal ini tampak dari cepatnya proses dalam menjangkau luasnya wilayah misal ditunjukkan dalam satu hari bisa terjadi pola yang serupa di enam wilayah di Indonesia yang saling berjauhan," tulis Koalisi Anti Persekusi.

Merespon gejala ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bersikap tegas kepada pelaku persekusi atau tindakan pemburuan sewenang-wenang oleh organisasi masyarakat (ormas) kepada individu atau warga sipil.

"Kan dilarang, dan ya bagaimanapun polisi harus tegas," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta (30/5).

Menurut dia, bagaimanapun tindakan main hukum sendiri telah menyalahi Undang-undang. Dan itu dilarang oleh Undang-undang pula.

Namun, pencegahan agar tak terjadi kasus persekusi lebih penting. Ada sejumlah etika yang harus dipahami ketika memanfaatkan dan menggunakan media sosial untuk berkomentar atau menyampaikan pendapat. Khususnya untuk menghindari tindakan Persekusi yang sangat merugikan.

Berikut beberapa tips dari Direktur Eksekutif ICT Watch, Donny B.U, soal beretika dalam menggunakan media sosial cara umum:

1. Bayangkan mengucapkannya langsung

Sebelum mengunggah suatu pernyataan, komentar, berita atau meme, bayangkan Anda menyodorkan semua itu langsung di hadapan orang yang dituju. Bayangkan apakah saat itu Anda benar-benar bisa menyampaikannya atau justru merasa ragu karena takut menyinggung perasaan.

Bila keraguan yang timbul, sudah tentu hal tersebut tidak perlu diunggah karena mungkin saja akan menyinggung orang tertentu.

“Yang harus selalu diingat adalah pesan yang akan disampaikan itu sama dengan komunikasi face to face dengan orang bersangkutan. Kalau face to face mau ngomong begitu tidak, kalau tidak ya jangan (diunggah ke media sosial),” ujarnya.

2. Pikirkan manfaatnya

Jika merasa bahwa pernyataan, komentar, berita atau meme yang akan diunggah itu tidak akan menyinggung orang lain, pikirkan dulu soal manfaatnya. Apakah hal yang ingin disebarkan itu bermanfaat untuk orang lain atau ternyata tidak ada gunanya.

“Kita kan bisa memikirkannya, mengolah informasi. Kalau memang informasi itu benar, lalu ditimbang apakah perlu atau tidak, apakah memiliki manfaat atau tidak,” ujar Donny.

3. Cek fakta, cari informasi bandingan

Hal yang lebih penting, sebelum bicara di media sosial, Anda harus lebih dulu memahami fakta dan mengolah informasi tersebut.

Ada banyak alat yang bisa dipakai untuk mencari tahu dan membandingkan informasi yang Anda miliki. Bisa saja menggunakan Google atau media lain. Namun intinya, pernyataan atau hal yang akan diunggah ke media sosial itu jangan sampai hanya merupakan kabar bohong (hoax).

“Ini soal literasi digital, yaitu kemampuan mengolah atau memanfaatkan informasi di media sosial, baik melalui Twitter atau lainnya. Seseorang mesti tahu cara membatasi konten yang diperlukan dan memilih informasi,” terang Donny.

“Cek dan ricek, klarifikasi dulu. Hal seperti ini mestinya otomatis dilakukan,” pungkas Donny. (*)

Editor
: Faizal R Arief
Publisher
: Rizal Dani
Sumber
: Berbagai Sumber