TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Politik
Pilkada Kabupaten Probolinggo 2018

Jumanto-Imaduddin Masih Punya Kesempatan Ikut Pilkada 2018

12/12/2017 - 20:49 | Views: 4.05k
Jumanto dan Imaduddin di kantor KPU Kabupaten Probolinggo. (FOTO: Dicko W/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Sebanyak 43 ribu bukti dukungan yang diserahkan pasangan bakal calon Bupati Probolinggo, dari jalur perorangan Jumanto-Imaduddin, dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS oleh KPU Kabupaten Probolinggo.

Mereka pun harus bekerja lebih keras,untuk memperbaiki lebih separuh dukungan, agar menjadi calon Bupati 2018 mendatang.

Muhammad Isfak Yulianto, Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Probolinggo,mengatakan tahapan verifikasi dokumen dukungan calon perorangan sudah tuntas pada Sabtu 9 Desember 2017 kemarin. Hasilnya, dari 87.734 bukti dukungan yang diserahkan Jumanto-Imaduddin, ternyata hanya ada 39.998 dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Sementara sebanyak 43.647 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Bukti dukungan terhadap Jumanto-Imaduddin, dinyatakan TMS karena banyak faktor. Di antaranya dokumen dukungan bukan e-KTP sampai adanya dukungan yang tidak identik. Bukti yang tidak identik antara formulir model B.1-KWK dengan laporan formulir atau foto copy e-KTP, mulai dari data nama, NIK, alamat dan tanggal lahir,” jelasnya, Selasa (12/12/2017).

Meski banyak dukungan yang tidak identik kata Isfak, pasangan dengan akronim “JADI” itu masih mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya.Hingga tanggal 20 Januari 2017 mendatang. Namun, Jumanto-Imaduddin harus mengumpulkan 2 kali lipat dari kekurangan yang diperlukan.

Diketahui, 60.314 dukungan yang diperlukan untuk maju sebagai calon bupati, sementara Jumanto hanya memenuhi sebanyak 39.998. Itu artinya Jumanto dan Imadudin pada 20 Januari mendatang harus mengumpulkan sebanyak 40.632 dukungan fotocopy KTP.

Berita acara hasil verifikasi itu selanjutnya diserahkan pada tim calon perorangan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui panitia Pemilu Kecamatan (PPK) di 24 Kecamatan. Selanjutnya, petugas PPS akan melakukan verifikasi faktual. (*)

Jurnalis: Dicko W
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rizal Dani
Sumber :
Copyright © 2017 TIMES Indonesia
Top

search Search