Peristiwa - Nasional
Hakim: Praperadilan Setnov Gugur Jika Pemeriksaan Pokok Perkara Digelar
07-12-2017 - 16:14 | Views: 7.32k
Ketua DPR RI Setya Novanto. (FOTO: Antara)
Ketua DPR RI Setya Novanto. (FOTO: Antara)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Hakim pada praperadilan Setya Novanto (Setnov) menegaskan bahwa permohonan praperadilan Setnov dinyatakan gugur jika telah terjadi pemeriksaan pokok perkara kasus Setnov yang digelar oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Dan agenda pembacaan dakwaan telah dilakukan dalam sidang tipikor tersebut.

Hakim Kusno yang memimpin sidang permohonan praperadilan tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setnov akan meminta pihak termohon yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunjukkan bukti bahwa agenda pembacaan dakwaan telah dilakukan di sidang tipikor kasus Setnov.

"Supaya kita fair di sidang ini. Supaya dari awal sampai akhir semua tahu," tegas Kusno saat sidang di PN Jaksel, Kamis (7/12).

Hakim Kusno juga menegaskan bahwa waktu pemeriksaan praperadilan hanya dibatasi selambatnya sudah putus pada hari ketujuh. "Jadi Kamis sudah kesimpulan," ucapnya.

Dalam sidang perdana kali ini tim kuasa hukum Setnov menyampaikan poin keberatan mereka terhadap status tersangka Setya Novanto.

Menurut tim kuasa hukum, alat bukti yang telah digunakan untuk pihak lain tidak boleh berlaku untuk Setya Novanto. Alasannya, karena status tersangka Setya Novanto telah gugur pada praperadilan pertama. Oleh karena itu, KPK dinilai telah melanggar asas ne bis in idem.

Ne bis in idem adalah seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam sidang praperadilan ini pemohon yakni Setya Novanto mengajukan 6 permohonan yaitu:

1) Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya,

2) Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (pemohon) yang dikeluarkan oleh termohon (KPK) berdasarkan Surat No. B-619/23/11/2017 tanggal 03 November 2017, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan  dengan segala akibat hukumnya,

3) Memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017,

4) Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh termohon terhadap Setya Novanto (pemohon),

5) Membebankan biaya perkara pada KPK dan

6) Memohon agar hakim membuat keputusan seadil-adilnya.

Editor
: Faizal R Arief
Publisher
: Rochmat Shobirin
Sumber
: TribunNews
Follow Us!
Member Of
Baca TIMES Indonesia Yuk