TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Peristiwa - Nasional

Robikin Emhas: Pengakuan AS Soal Yerusalem Bisa Picu Sikap Radikal

07/12/2017 - 16:40 | Views: 9.92k
Ketua PBNU Robikin Emhas. (Grafis TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel bukan saja menolak kebenaran sejarah. Tapi berpotensi menimbukan sikap radikal di banyak negara.

Demikian pernyataan Ketua PBNU Robikin Emhas dalam pernyataan resminya, Jakarta, Kamis (7/12).

"Saya protes keras pernyataan Presiden Donald Trump. PBB harus segera bertindak," tegasnya.

Menurut dia, pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel bisa berpotensi meluasnya pelanggaran terhadap Prinsip Hukum Humaniter sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pasal 53 menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan.

Hal tersebut juga bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB atas Yerussalem No. 252 tanggal 21 Mei 1968 hingga Resolusi DK PBB No. 2334 tanggal 23 Desember 2016 yang menegaskan bahwa DK tidak akan mengakui perubahan apapun atas garis batas yang ditetapkan sebelum perang 1967.

Demikian halnya, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2253 tanggal 4 Juli 1967 hingga Resolusi No. 71 tanggal 23 Desember 2016 yang pada pokoknya menegaskan perlindungan Yerusalem terhadap okupasi Israel.

Melalui Resolusi No. 150 tanggal 27 November 1996, tambahnya, Unesco menyebut “Kota Tua Yerusalem” sebagai warisan dunia yang terancam punah. Dan pembangunan terowongan dekat Masjid Al Aqsa oleh Israel sebagai tindakan yang menyerang sentikan keagamaan di dunia.

"Meskipun demikian, protes masyarakat dunia terhadap sikap Presiden Trump tidak boleh menggunakan kekerasan. Karena kekerasan tidak menyelesaikan masalah dan hanya menghasilkan kekerasan baru," katanya.

Dia juga menyatakan bahwa pernyataan Trump tersebut bisa mengancam proses perdamaian di Palestina.

Robikin mengungkapkan dan mengingatkan kembali rekomendasi Nahdlatul Ulama saat Muktamar Ke-33 di Jombang tahun 2015. PBNU telah menegaskan beberapa hal terhadap persoalan Palestina.

Pertama, katanya, PBNU mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan bagi kemerdekaan rakyat dan negara Palestina tidak bisa ditangguhkan. Oleh karena itu, PBNU mendesak agar PBB segera memberikan dan mengesahkan keanggotaan Negara Palestina menjadi anggota resmi PBB dan memberikan hak yang setara dengan rakyat dan negara yang merdeka manapun.

PBNU juga mengimbau bagi bangsa dan Negara yang cinta kepada perdamaian, tanpa penindasan dan diskriminasi, untuk mendukung bagi diakuinya Negara Pelestina sebagai anggota PBB yang sah dan resmi untuk memperoleh hak yang setara dengan bangsa-bangsa merdeka yang lain.

Rekomendasi yang kedua, kata Robikin, NU mendesak PBB untuk memberikan sanksi, baik politik maupun ekonomi, kepada Israel jika tidak bersedia mengakhiri pendudukan terhadap tanah Palestina.

Ketiga, menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah khususnya yang mayoritas Islam untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina.

Dan yang terakhir, yang keempat, mendesak agar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk secara intensif mengorganisir anggotanya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. (*)

Jurnalis:
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Rizal Dani
Sumber :
Top

search Search