Peristiwa - Nasional
Ketua MPR: UU MD3 Salah Satu Bentuk Kesenjangan Politik
13-02-2018 - 20:46 | Views: 3.03k
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan. (FOTO: Dok TIMES Indonesia)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan. (FOTO: Dok TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan Undang-Undang No 17/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) adalah salah satu bentuk atau contoh terjadinya kesenjangan politik antara wakil rakyat di parlemen dengan rakyat yang diwakilinya.

Menurut Zulkifli, kesenjangan tersebut bila dibiarkan akan mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga DPR RI.

Dia meminta rakyat untuk tetap kritis meski dalam UU MD3 yang telah disahkan tersebut memuat pasal yang menyatakan bahwa DPR bisa mengambil langkah hukum jika ada lembaga atau individu yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

"Masyarakat tidak usah ragu untuk mengkritik, mengkritisi parlemen. Karena DPR wakil yang dipilih, bosnya tetap rakyat, rakyat merupakan pemilik kedaulatan yang paling tinggi, tapi dengan fakta yang benar," katanya di Universitas Islam Bandung, Selasa (13/2/2018).

Sekadar informasi, dalam UU MD3 ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial. Salah satunya adalah pasal pasal 122 huruf k.

Pasal tersebut berbunyi "Majelis Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR".

Pasal tersebut dinilai bisa membungkam kritik. (*)

Editor
: Faizal R Arief
Publisher
: Rizal Dani
Follow Us!
Member Of
Baca TIMES Indonesia Yuk