Peristiwa - Nasional
RKUHP Dinilai Berpotensi Membungkam Kebebasan Berekspresi dan Pers
13-02-2018 - 22:27 | Views: 4.06k
ILUSTRASI: Kebebasan Pers (FOTO: Panjima)
ILUSTRASI: Kebebasan Pers (FOTO: Panjima)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers meminta masyarakat sipil untuk terus menngawal proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi III DPR RI bersama Pemerintah.  

Dalam pernyataan resminya, Selasa (13/2/2018), koalisi yang terdiri LBH Pers, AJI Indonesia, AJI Jakarta, SAFENET, Remotivi, MAPPI, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) ini menilai ada beberapa norma pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers

“Meski sempat beredar isu bahwa RKUHP akan disahkan dalam waktu dekat akan tetapi pasca desakan masyarakat sipil melalui serangakaian aksi pada akhirnya rencana pengesahan dalam waktu dekat pun ditunda.”

Koalisi mencatat ada beberapa ketentuan yang berpotensi mengkriminalisasi hal tersebut yakni pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kepala negara dan wakil kepala negara sahabat, penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap Pemerintah.

Selain itu juga pasal pencemaran nama baik; fitnah; Penghinaan ringan; pengaduan fitnah; pencemaran orang yang sudah meninggal; penghinaan terhadap Simbol Negara;  penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara dan penghinaan terhadap agama.

Adalagi soal penyebaran dan pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; pernyataan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap kelompok tertentu; penghasutan untuk melawan penguasa umum; penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama; tindak pidana pembocoran rahasia; penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti; serta gangguan dan penyesatan proses pengadilan.

“Poin-poin ketentuan diatas masih tetap dipertahankan dalam rumusan RKUHP hingga saat ini. Khususnya mengenai rumusan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang mencabut pasal 134, 136, dan 137 KUHP yang rumusannya sama dengan pasal penghinaan presiden dan wakil preisden dalam RKUHP.”

Tidak hanya pasal penghinaan terhadap presiden namun pasal penghinaan lainnya seperti prenghinaan terhadap pemerintahan yang sah, penghinaan terhadap lembaga negara, dan lainnya juga rentan menyasar siapa saja pihak-pihak yang melontarkan kritik dan aspirasinya terhadap pemerintah.

“Hal tersebut disebabkan tidak jelasnya kategori perbuatan apa saja yang dianggap penghinaan atau bukan penghinaan. Frasa “penghinaan” dalam setiap rumusan pasal menimbulkan kerancuan dan multi tafsir sehingga rentang disalahgunakan oleh aparat penegak hukum terhadap pihak yang melontarkan aspirasi dan kritiknya.”

Ancaman pembungkaman juga menyasar kepada kerja-kerja jurnalistik. Rumusan pasal yang mengatur pemidanaan terhadap siapapun yang mempublikasikan sesuatu yang menimbulkan akibat sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan sangat rentang menyasar bahkan mengkriminalisasi kerja-kerja jurnalistik yang berusaha menyiarkan proses persidangan.

Selain itu delik mengenai penyebaran berita bohong juga berpotensi mengancam kerja pers dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyiarkan fenomena publik. Upaya-upaya mengkriminalisasi kerja-kerja publikasi oleh pers sangat tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dan diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dengan diaturnya rumusan-rumusan tersebut maka apabila RKUHP ini disahkan maka berakibat terkekangnya kerja-kerja jurnalistik dalam menyiarkan suatu fenomena publik.” (*)

Editor
: Faizal R Arief
Publisher
: Ahmad Sukma
Follow Us!
Member Of
Baca TIMES Indonesia Yuk