Ketahanan Informasi
Gubernur Jatim akan Monitor Kinerja Satpol PP
19-03-2018 - 15:43 | Views: 5.26k
Gubernur Jawa Timur H Soekarwo pada puncak peringatan hari jadi satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat tingkat Provinsi Jawa Timur di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Senin (19/3/2018). (FOTO: Istimewa)
Gubernur Jawa Timur H Soekarwo pada puncak peringatan hari jadi satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat tingkat Provinsi Jawa Timur di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Senin (19/3/2018). (FOTO: Istimewa)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Gubernur Jawa Timur H Soekarwo menegaskan pada Pilkada 2018 Jatim yang damai harga mati. Hal itu diungkapkan Gubernur Soekarwo pada puncak peringatan hari jadi satuan Polisi Pamong Praja ke-68 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-56 tingkat Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Senin (19/3/2018). 

Di hadapan Kepala Daerah se Jawa Timur dan jajaran Satpol PP dan Satlimas se Jatim, Gubernur Soekarwo menekankan perbedaan pilihan politik tidak boleh menyebabkan terpecah dan tercerai berai.  

"Saya dan jajaran forkopimda Jatim bersatu tekad dan berkomitmen bahwa jatim damai adalah harga mati. Jadi jangan main main dengan hal itu," tegas Pak De Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.

peringatan-hari-jadi.jpg

Pada kesempatan itu Gubernur juga menegaskan kepada Satpol PP (Kasatpol), agar mampu menyelesaikan permasalahan daerah di tingkat Satpol.  "Harus berhenti di satpol, tidak dan jangan sedikit sedikit dinaikkan ke Kepala Daerah. Optimalkan fungsi koordinasi dengan jajaran polri dan TNI di masing masing wilayah," tegasnya.

Bahkan ia akan monitor, satpol daerah mana yang tidak mampu menjalankan fungsi ini serta sering melimpahkan masalah ke Kepala Daerah. "Itu artinya anda (red. Kasatpol) tidak kompeten dan tidak layak duduk di situ," ucapnya.

Sementara itu, Pjs Walikota Malang Wahid Wahyudi, disela rangkaian kegiatan menyatakan lancar dan tidaknya program pembangunan di daerah diantaranya ditentukan oleh peran maksimal Satpol PP.

"Itu pasti, karena hampir semua program dan kegiatan yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasti mengacu (red. berdasarkan) Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah," kata Wahid.

Upacara.jpg

Ditambahkannya, kemampuan dan penguasaan materi per UU dan aspek hukum menjadi hal dasar yang harus dimiliki satpol PP. 

Sementara itu Kasatpol PP kota Malang,  Priyadi, menambahkan dalam rangka penegakan Perda dan Perkada, sekaligus edukasi sadar peraturan, Satpol PP kota menggelar sidang yustisi 1-2 kali dalam satu bulannya. 

"Dalam satu kali sidang, bisa puluhan pelanggaran yang kita sidangkan.  Poinnya bukan dari berapa banyak yang disidangkan tapi komitmen dan konsistensi untuk melakukan penertiban," pungkas Priyadi.(*)

Pewarta
: Joko Winahyu
Editor
: Dhina Chahyanti
Publisher
: Rochmat Shobirin
Follow Us!
Member Of