TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Peristiwa - Nasional

Kritik Keputusan Cuti Panjang Idul Fitri, DPR: Presiden Khawatir Insiden Brexit Terulang

07/06/2018 - 02:09 | Views: 3.57k
Kemacetan mengular sepanjang 18 kilometer di ruas tol Pejagan - Brebes Timur, Jawa Tengah, Jumat (01/07/2016) (FOTO: Kristianto Purnomo/ Kompas)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai, pemerintah tak memikirkan dampak buruk ihwal pengambilan keputusan cuti panjang lebaran idul Fitri 2018.

Bambang menilai, alasan cuti panjang karena pemerintah khawatir insiden kemacetan parah di jalur tol Brebes Timur Exit (Brexit) seperti pada masa mudik Lebaran 2016 kembali terulang.

"(Karena) Pak Jokowi trauma di 2016. Brexit itu. Padahal brexit itu bukan penyebab kemacetan akibat traffic pemudik, ini kemacetan karena koordinasinya kurang dan antisipasinya kurang dalam (hal mengurai kemacetan) adanya traffic dari tol yang ke jalan raya," katanya saat berbuka puasa bareng Wartawan di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Menurutnya, pemerintah dalam mengambil keputusan libur panjang itu, tak memikirkan dampak ekonomi yang timbul di masyarakat.

"Pedagang-pedagang di kota besar dengan adanya libur panjang, mereka juga pada mengeluh. semua kota-kota ini kan libur, Kalo sepi siapa yang membeli, Jakarta ini kan sepi, Surabaya Sepi, Semarang juga sepi, ini mereka nangis semua," katanya.

Selain itu, dia juga tak yakin, bahwa libur panjang akan memberikan dampak ekonomi didaerah.

"Mereka ngomong nanti duitnya akan berputar didaerah, omong kosong itu," ujarnya.

Untuk sektor swasta, meski Menteri Tenaga Kerja membolehkan perusahaan tak harus mengikuti aturan tersebut lantaran cuti bersama bagi perusahaan swasta bersifat fakultatif.

Namun, wakil rakyat dari Surabaya Jawa Timur itu yakin pengusaha tak mau mengeluarkan dana tambahan karena lembur.

"Dari pada ngeluarin duit banyak, biasanya mereka kan pikir rugi, mending berhenti dulu (kirim barang, transportasi atau produksinya), Inilah yang mengakibatkan ekonomi kita tidak naik," ujar dia.

Selain itu, dia juga pesimis karyawan swasta tak akan mengambil jatah cuti lebaran. Sebab, para Pekerja Negeri Sipil atau Aparat Sipil Negara (ASN) akan memaksimalkan cuti panjang tersebut dan pelayanannya tentu kurang maksimal.

"Yang lebih hebat lagi adalah pelayanan ASN. ASN ini liburnya jadi 12 hari. Nah kalo ASN libur sampai 12 hari, si orang-orang (karyawan) atau pengusaha-pengusaha itu pasti mundurin waktunya, tidak mungkin sebelum ASN masuk mereka sudah aktif," tandas dia.

Sekedar informasi, pemerintah telah memutuskan untuk menambah cuti bersama Lebaran selama 3 hari yakni pada 11,12 dan 20 Juni 2018.

Keputusan itu diambil setelah pemerintah menggelar rapat intensif di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Lewat keputusan ini, total cuti bersama Lebaran menjadi 7 hari. Sehingga total libur Lebaran tahun ini menjadi 10 hari yakni mulai 11-20 Juni 2018.(*)

Jurnalis: Alfi Dimyati
Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Sholihin Nur
Sumber :
Copyright © 2018 TIMES Indonesia
Top

search Search