Peristiwa - Daerah
Kemendes Motori Pengentasan Kemiskinan di Desa
16-04-2018 - 22:01 | Views: 7.34k
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo saat membuka acara Workshop Pemantapan Reformasi Birokrasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendesa PDTT, Jakarta, (16/4/2018). (FOTO: Istimewa)
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo saat membuka acara Workshop Pemantapan Reformasi Birokrasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendesa PDTT, Jakarta, (16/4/2018). (FOTO: Istimewa)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, bahwa dalam tiga tahun terakhir pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 27 juta jiwa menjadi 17 juta jiwa. 

Kata dia, pihaknya terus bekerja maksimal dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Saat ini, masih ada sekitar 10 juta jiwa yang berada dibawah garis kemiskinan. 

"Kita motor dari kabinet ini untuk pengentasan kemiskinan di desa-desa. APBN kita 5,6 Triliun tapi kita punya dana desa dan afirmasi 6 kementerian yang diminta mengalokasikan anggarannya untuk desa-desa yang totalnya 120 Triliun," ujarnya dalam Workshop Pemantapan Reformasi Birokrasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendesa PDTT, Jakarta, (16/4/2018).

Menurut Mendes Eko, pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Jika tidak, maka hanya akan menimbulkan gesekan dan gejolak sosial. 

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan reformasi birokrasi di kementerian yang dipimpinnya terus digenjot. Hasil kerja keras tersebut memberikan pencapaian-pencapaian yang lebih baik dari tahun ke tahun. 

"Kerja keras kita semua yang punya komitmen, bahwa nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi (hasil penilaian Kemenpan RB) pada tahun 2015 dari CC menjadi B pada 2016. Tata kelola arsip (ANRI) tahun 2016 dari 3 kementerian terburuk (dari total 34 kementerian) dan pada tahun 2017 menjadi juara harapan III," ungkap dia. 

"Standar pelayanan public (hasil penilaian ombudsman) pada tahun 2016 masuk zona merah, namun tahun 2017 sudah masuk zona kuning. Laporan keuangan (BPK) dari Wajar Dengan Pengecualian pada 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Tunjangan kinerja dari 47% menjadi 60%," imbuh Mendes Eko.

Untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pegawai di lingkungan Kemendes PDTT, dirinya akan menambah anggaran peningkatan SDM hingga tunjangan kinerja 90 persen.

"Kinerja kita bisa dilihat dari berapa banyak desa desa tertinggal yang bisa kita tingkatkan levelnya, berapa banyak daerah transmigrasi yang sejahtera dan berapa banyak mengurangi kemiskinan," katanya.

Mendes Eko mengungkapkan, mulai tahun depan, anggaran di kememteriannya akan ditentukan berdasarkan kemampuan direktorat masing-masing. Hal ini sangat memungkinkan ada direktorat yang hanya akan diberikan anggaran untuk gaji saja. 

"Mengubah satu paradigma tidak gampang. Pertama, bentuk struktur organisasi dengan objektif, kedua menempatkan orang diposisi yang pas. Ketiga laporan dari BIN, PPATK, Pansel, keempat diserahkan ke user masing-masing. Kita mau creat super team," bebernya. 

Sementara itu Sekretaris Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Didit Nurdiatmoko menyampaikan hasil evaluasi terkait akuntabilitas kinerja dan progres reformasi birokrasi di lingkungan Kemendes PDTT. 

Hasilnya, nilai akuntabilitas di Kemendes PDTT pada tahun 2015 dari CC menjadi B pada 2016. Nilai ini terus bertahan hingga tahun 2017 kemarin. Sementara indeks Reformasi Birokrasi di tahun yang sama juga B.

"Ketika definisi kinerja sudah jelas maka akan bergerak bagaimana organisasinya. Ketika bicara organisasi tidak langsung terhadap kinerja. Ketika bicara SDM menunjang kinerja organisasi," ujarnya.

Didit berpesan, pengbilan kebijakan terkait reformasi harus bisa dapat dipastikan sampai ke pihak bawah dan pihak lain yang bersinggungan dengan Kemendes PDTT.

Tambahan informasi, workshop ini dihadiri Pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, juga Pokja, serta narasumber Eko Prasojo sebagai Guru Besar Departemen Ilmu Adinistrasi FISIP UI dan  Rhenald Kasali sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi UI. (*)

Pewarta
: Hasbullah
Editor
: Wahyu Nurdiyanto
Publisher
: Rizal Dani
Follow Us!
Member Of