TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa pihaknya siap membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) setelah mendapat dukungan secara resmi dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

BPLDH dibentuk terkait amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2018.

Menkeu menyampaikan dukungannya terhadap KLHK melalui surat yang disampaikan per tanggal 3 Desember 2018 di tengah keberlangsungan konferensi perubahan iklim di Katowice, Polandia.

''Terima kasih pada Bu Menkeu Sri Mulyani, yang meskipun tidak bisa hadir namun tetap mengikuti perkembangan dari tanah air,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya secara tertulis pada media, Kamis (6/12/2018).

Menurut, Siti hal ini semakin memperjelas komitmen Indonesia dalam melaksanakan implementasi Paris Agreement sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28H.

Kemenkeu bersama dengan KLHK telah mengawal pembentukan BPDLH agar segera beroperasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana lingkungan hidup, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam implementasi perubahan iklim global dan menunjukan kerjasama yang baik antar kabinet kerja dalam membentuk program-program yang transparan.

''Langkah ini penting sebab sudah cukup banyak prestasi masyarakat Indonesia dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, seperti reduksi emisi gas rumah kaca yang menjadi indikator, '' tegasnya.

Sebelumnya, Menteri LHK menegaskan bahwa Indonesia telah cukup maju dalam implementasi Paris Agreement. Dalam arti kerja-kerja membumi di lapangan kompak dilakukan pemerintah bersama masyarakat, aktivis, LSM juga dunia usaha. (*)