TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Peristiwa - Daerah

Bupati Bojonegoro Tekankan Pendapatan Pajak Daerah 2019

11/01/2019 - 19:02 | Views: 7.02k
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menunjukkan selembar cetakkan SPPT, PBB-P2 tahun 2019 di Ruang Angling Dharma, Kantor Pemkab Bojonegoro, Jumat (11/1/2019). (FOTO: Istimewa)

TIMESINDONESIA, BOJONEGOROBupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan. Pajak daerah dinilai strategis sebagai sumber pembiayaan tersebut.

"Dalam postur APBN saja, pajak mendominasi lebih dari 80 persen penerimaan negara," kata Anna saat menghadiri proses pencetakan massal SPPT, PBB-P2 tahun 2019 di Ruang Angling Dharma, Kantor Pemkab Bojonegoro, Jumat (11/1/2019).

Maka, kata dia, daerah perlu meningkatkan kemandirian dengan melakukan perluasan obyek pajak dan retribusi daerah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemandirian mengacu pada kemampuan dan potensi lokal untuk terus menerus menggali pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah serta deviden BUMD, guna menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Artinya kita jangan terlalu menggantungkan besaran dana perimbangan yang bersifat given, terlebih pada DBH Migas yang sangat fluktuatif yang pada akhirnya akan habis juga," ujar Anna. 

Khusus mengenai pajak daerah tentu tetap didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Pajak daerah yang dipungut harus didasarkan pada legalitas baik pada sisi dasar hukum pemungutan, perhitungan yang transparan dan akuntabilitas penggunaannya. 

"Juga mendasarkan pada kemampuan masyarakat yang berkeadilan, tentu adil apabila yang lebih mampu dan lebih kaya membayar lebih besar daripada yang kurang mampu," ungkapnya. 

Sejalan dengan era keterbukaan dan perkembangan teknologi saat ini, lanjut dia, perlu terus dikaji dan diperbarui system dan aplikasi yang digunakan. E-tax sebagai bagian integral dari system e-goverment sudah menjadi kebutuhan utama.

"Khusus mengenai PBB, saya berharap dukungan semua pihak, terutama para Camat dan Kepala Desa/Kelurahan agar mendorong kepatuhan warganya dalam membayar pajak serta mengawasi dengan ketat para petugas di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan." tutup Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah. (*)

Jurnalis: Yudi Handoyo
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Sumber : TIMES Bojonegoro
Copyright © 2019 TIMES Indonesia
Loading...
Top

search Search