TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Politik

PKS Ingin Pemerintah Tegas dalam Kasus Muslim Uighur

12/01/2019 - 19:33 | Views: 14.56k
Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM, Al Muzzamil Yusuf (FOTO: PKS Kabupaten Tangerang)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM, Al Muzzamil Yusuf mengatakan, pemerintah Indonesia harus berperan tegas dalam menyikapi pelanggaran HAM berat yang yang dilakukan Pemerintah China terhadap masyarakat Muslim Uighur di Xinjian.

Hal ini di sampaikan Muzzamil, mengingat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak dari setiap bangsa. 

"Penjelasan Seyit Tumturk, dan Ibu Gulbachar yang dipenjara 16 bulan di kamp konsentrasi, orang Uighur berpaspor Kazakthan. Lalu satu lagi amnesti internasional," terang Muzzamil saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

"Dengan gambaran seperti itu maka pelanggaran HAM berat, itu di Indonesia atas perintah konstitusi pasal tentang HAM harus berbuat aktif di forum internasional, di ASEAN, di PBB, di konferensi dunia Islam, dalam parlemen di IPU, di IPA kita harus menyampaikan itu," tegas Muzzamil. 

Muzzamil mengatakan, PKS telah membawa kasus pelanggaran HAM tersebut dalam sidang paripurna untuk menetukan langkah Indonesia dalam kasus tersebut. 

"Saya sudah menyampaikan di paripurna pada pertengahan Desember kemarin  dan meminta jawaban dari Kemlu. Karena forum tertinggi DPR adalah paripurna dan pimpinan dpr dalam speech penutupnya menanggapi permintaan saya tadi," tandasnya.

Menutnya, Pemerintah China harus memberikan alasa penjelasan kepafa dunia internasiobal tentang apa yang terjadi di Uighur.

Selain itu, Muzzamil menyampaikan bahwa Pemerintah China berhak diberi sanksi internasional jika pihaknya tidak memberikan informasi terbuka akan apa yang dilakukan terhadap etnis Uighur tersebut. 

"Kalau China tidak mengindahkan, harus masuk kepada sanksi-sanksi, sampai kepada sanksi perdagangan, sanksi (pemutusan) hubungan diplomatik. Itu yang harus kita lakukan," tandas Muzzamil.

Sebelumnya, terungkap kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan Pemrintah China terhadap 5 juta masyarakat Muslim Uighur di kawasan Xinjian atau Turkistan Timur. Oleh karenanya pemerintah Indonesia masih menunggu pernyataan informasi Pemerintah Cina untuk mengambil sikap atas pelanggaran yang terjadi. (*)

Jurnalis: Rizki Amana
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rochmat Shobirin
Sumber : TIMES Jakarta
Copyright © 2019 TIMES Indonesia
Loading...
Top

search Search