TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Peristiwa - Daerah

Bawaslu Purbalingga Kembali Tertibkan APK Melanggar Aturan

18/01/2019 - 16:49 | Views: 9.93k
Bawaslu Purbalingga saat menertibkan APK yang melanggar di wilayah Kecamatan Kaligondang (FOTO: Bawaslu Purbalingga for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, PURBALINGGA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, kembali menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang pemasangannya melanggar aturan. 

Penertiban yang dilaksanakan oleh jajaran Panwascam Kaligondang beserta seluruh Panwas Pemilu Desa se Kecamatan Kaligondang, dilakukan di wilayah Kecamatan Kaligondang. Penertiban dipimpin langsung oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Jumat (18/12/2019).

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga, Divisi Hukum Data dan Informasi, Joko Prabowo mengatakan, bahwa APK yang ditertibkan yakni APK yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang. Yaitu, seperti dipasang dipohon, melintang di jalan, di tiang listrik dan di tempat ibadah.

"APK yang telah ditertibkan terdiri atas bendera, stiker, banner serta baliho," katanya.

Bahwa sesuai prosedur, lanjutnya, sebelum proses penertiban dilakukan jajaran Bawaslu telah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu yang memasang APK melanggar atau tidak sesuai aturan yang ada.

Menurutnya, peringatan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif. Dengan tujuan agar Peserta Pemilu menertibkan sendiri APK yang melanggar dalam hal tata cara pemasangannya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. 

Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka jajaran Bawaslu, dalam hal ini Panwascam, mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada PPK perihal pelanggaran administrasi. 

Setelah itu, Panwascam beserta dengan PPK berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban. 

Joko menambahkan, dasar yang digunakan dalam penertiban APK, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

Kemudian, PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga serta Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengaturan Fasilitas Umum sebagai Lokasi Kampanye dan Pemasangan Bahan Kampanye serta APK pada Pemilu Tahun 2019.

Dalam penertiban APK tersebut, Bawaslu Purbalingga mendapat puluhan APK yang pemasangannya melanggar aturan di wilayah Kecamatan Kaligondang. (*)

Jurnalis: Edi Siswanto
Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Rochmat Shobirin
Sumber : Purbalingga TIMES
Copyright © 2019 TIMES Indonesia
Loading...
Top

search Search