TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Peristiwa - Daerah

Ombudsman RI di Sumsel Panggil Pelapor Larangan Parkir

18/01/2019 - 17:48 | Views: 8.03k
Ombudsman RI panggil Pelapor Soal Larangan Parkir (FOTO: Istimewa)

TIMESINDONESIA, PALEMBANGOmbudsman RI di Sumsel memanggil Persatuan Pemilik, Pengguna, Pemakai Ruko dan Pelaku Usaha (P3R PU) di Jl Jenderal Sudirman, Palembang, terkait keluhan kebijakan larangan parkir di sepanjang pedestrian hingga Simpang 4 Veteran.

Pemanggilan tersebut dilakukan permintaan keterangan terkait kronologi penerapan larangan parkir di lokasi tersebut. Syahrial Aziz, ketua P3R PU ,datang bersama beberapa pemilik toko lainnya menyampaikan keluhannya terkait penurunan omset sejak diterapkannya larangan parkir ini.

"Penurunan pendapatan kami jauh drastis, hingga 70% bahkan lebih. Karyawan saya yang semula berjumlah 10 orang sekarang tinggal 3 karena sepi pelanggan," ungkapnya. 

Menurut dia tadinya ini hanya sementara. Yakni selama Asian Games, dan kami dukung itu. Tapi sampai saat ini berlanjut bahkan diiringi sikap arogan petugas yang sampai mengangkut motor dan mengunci roda mobil. "Surat kami pun ke walikota dan dishub tidak ditanggapi," ujarnya. 

Agus, salah seorang pemilik toko lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya banyak efek buruk akibat pembangunan pedestrian dan larangan parkir di sana.

"Itu toko sekaligus rumah tinggal saya pak, Saya bahkan tidak bisa memarkir kendaraan saya sendiri di depan ruko. Bahkan sejak ada pedestrian yang lebarnya 6 meter ini, ketika ada hujan langsung banjir karena saluran air tidak lancar", ujar Agus.

Kepala perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M. Adrian Agustiansyah melalui Asisten Penanggung jawab laporan Agung Pratama mengatakan, pemanggilan ini adalah salah satu tahapan proses penyelesaian laporan yang ada di ombudsman.

"Kita ingin mendengar secara langsung bagaimana kronologi sebenarnya dan apa yang dikeluhkan oleh para pemilik dan pengguna toko di sudirman," katanya. 

Ia menambahkan, ombudsman rencananya akan memanggil pihak terlapor yang dalam hal ini adalah Walikota Palembang beserta OPD terkait dalam rangka penyelesaian masalah ini.

"Kita akan meminta pihak Pemkot Palembang mengevaluasi kembali kebijakan larangan parkir tersebut, agar didapatkan solusi terbaik dan tidak ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan," kata kepala Ombudsman RI  di Sumsel ini. (*)

Jurnalis: Fathur Rochman
Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Rochmat Shobirin
Sumber : Palembang TIMES
Copyright © 2019 TIMES Indonesia
Loading...
Top

search Search