TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Pendidikan

Sekelompok Mahasiswa UINSA Demo di Kampus, Ini Tuntutan Mereka

26/03/2019 - 14:22 | Views: 667.31k
Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi saat menggelar orasi menuntut pembatalan gelar Honoris Causa dari UINSA kepada Soekarwo, di halaman kampus UINSA Surabaya, Selasa (26/3/2019).(Foto : Lely Yuana)

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi menggelar aksi damai menolak pemberian gelar kehormatan Honoris Causa kepada Soekarwo di halaman kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UIN Surabaya, Selasa (26/3/2019).

Soekarwo dinilai tidak memiliki kontribusi yang jelas dalam bidang Pendidikan Agama Islam khususnya di Jawa Timur.

Ery Mahmudi, koordinator aksi dari Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi mengatakan jika mantan orang nomor satu di Jatim tersebut tidak pantas menerima gelar Honoris Causa dalam bidang Pendidikan Agama Islam dari UINSA.

“Masih banyak di luar sana orang yang lebih pantas daripada beliau yang terhormat. Tidak ada kontribusi, secara tiba-tiba diberikan saja,” jelas Ery dalam aksinya.

Pemberian gelar kehormatan terhadap Soekarwo dinilai sarat kejanggalan. Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi menduga jika pihak kampus telah dipolitisir.

Mereka menuntut pihak kampus agar menilik kembali kontribusi Soekarwo dalam Pendidikan Agama Islam di Jawa Timur, transparansi proses dari pihak terkait yakni UINSA Surabaya, selanjutnya meminta rektor untuk membatalkan surat keputusan pemberian gelar kepada Soekarwo yang akan diberikan pada esok hari, Rabu (27/3/2019).

“Kampus adalah mimbar akademis bukan politis, selamatkan kampus sebagai mimbar akademis dari unsur politis dan pragmatis. Tidak ada kontribusi yang konkrit dari Pak Dhe Soekarwo,” demikian orasi mahasiswa sembari membawa beberapa selebaran tuntutan.

Mereka juga mendesak Rektor UINSA mempertimbangkan kembali. Namun apabila keputusan itu masih tetap dilaksanakan, kemungkinan mereka akan menggelar demonstrasi lanjutan esok.

“Selaku mahasiswa kami mengkritisi apakah pemberian tersebut merupakan hal politis sehingga hari ini dan kemarin UIN yang telah dicurigai sebagai jual beli jabatan apakah dengan ini politik di kampus sudah pasti ada. Pemberian gelar adalah komedi atau lelucon karena di sana masih banyak orang yang penting dan berhak mendapatkan itu,” tandas Ery.

Sementara itu dijumpai di ruang terpisah, Wakil Rektor III UINSA, Ma’shum Nur Alim, justru mempertanyakan dasar aksi tersebut.

“Apa hak mahasiswa untuk menolak itu, jika tuduhan sarat politis, sepanjang secara akademik memenuhi syarat kenapa harus ada penolakan?” tanya Ma’shum.

Ma'shum juga membantah jika ada nuansa politis dalam penganugerahan gelar Honoris Causa kepada Soekarwo.

“Kalau itu bermuatan politis kami akan memberikan gelar itu sewaktu beliau masih menjabat. Justru kita hindari persoalan politis itu, dan kita berikan sekarang ketika sudah tidak menjabat sehingga kita betul-betul akademis,” tegasnya.

Pemberian gelar itu, lanjutnya, menyangkut kontribusi Soekarwo di Jatim, tidak hanya untuk UIN. 

“Beliau punya jasa yang luar biasa untuk pengembangan guru-guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Diniyah (Madin) di Jatim, dan di seluruh Indonesia itu tidak ada program seperti itu kecuali di Jatim,” terangnya.

Pihaknya membeberkan jika out came pengembangan guru Madin sangat luar biasa, dari yang tidak terurus hingga meraih gelar S1. Dengan kata lain, guru Madin memperoleh beasiswa melalui Kopertis.

“Di provinsi lain tidak ada, bahkan di tingkat Nasional ketika disampaikan ke DPR itu mentah, untuk memberikan penghargaan kepada guru Madin, itulah yang kita apresiasi dari Soekarwo,” tandasnya.

Ma’shum menambahkan jika mahasiswa tidak terkait dan tidak memiliki kewenangan dengan hal ini. Secara institusi kampus memiliki lembaga Pasca Sarjana untuk kewenangan memberikan gelar Honoris Causa.

Pihaknya menduga ada aktor intelektual di balik aksi mahasiswa. Pasalnya, apa yang telah dilakukan UINSA terkait pemberian gelar telah melalui prosedur yang tepat.

“Saya tidak tahu siapa aktor intelektual dibalik aksi ini,” imbuhnya. 

Menanggapi adanya aksi lanjutan, Ma’shum menjawab jika hal tersebut adalah hak mahasiswa untuk menyuarakan pendapat. SK tersebut akan tetap diberikan esok hari usai orasi ilmiah di kampus. “Tapi kita tetap berjalan sesuai rencana kita semula,” ungkap Ma’shum. (*)

Jurnalis: Lely Yuana
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rizal Dani
Sumber : TIMES Surabaya
Copyright © 2019 TIMES Indonesia
Loading...
Top

search Search