TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Saat ini keberadaan tenaga kedokteran di Indonesia melimpah. Hanya saja, tenaga medis spesialis tersebut masih banyak bertumpuk di kota besar 11 provinsi. Padahal, Indonesia memiliki 34 provinsi. "Inilah yang menjadi masalah penting dalam program peningkatan kualitas kesehatan bangsa ini," kata Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Prof Dr dr Bambang Supriyatno, Sp.A(K) dalam Rakernas KKI di Hotel Sahid Yogyakarta, Senin (17/6/2019).

Menurut Bambang, setiap tahun tidak kurang 11 ribu tenaga dokter dihasilkan oleh berbagai kampus di Indonesia. Jika dirasiokan, maka konsep standar rasio satu dokter berbanding 2.500 dokter bagi Indonesia telah terlampaui. Bahkan, saat ini bangsa Indonesia sudah memiliki rasio 1 berbanding 1.500.

"Artinya sebenarnya dari segi jumlah kita memiliki kecukupan tenaga dokter hanya saja kurang merata di seluruh pelosok tanah air terutama untuk wilayah Indonesia bagian timur," papar Bambang.

Bambang menambahkan, KKI sebagai lembaga negara independen, mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian, memiliki tugas untuk membantu pemerintah dalam hal pemerataan tenaga kedokteran di seluruh Indonesia.

"Selain itu, melakukan perlindungan masyarakat terhadap praktek kedokteran yang dilakukan dokter," ucapnya.

Bambang menjelaskan, pihaknya memikirkan kualitas tenaga kedokteran bangsa ini. Sehingga tenaga medis anak negeri mampu bersaing dengan tenaga dokter dari luar negeri maupun hasil lulusan luar negeri.

Apalagi, saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki standar kompetensi keahlian yang mampu membuat tenaga dokter bangsa ini bersaing di kancah global dengan tenaga dokter lulusan luar negeri.

Hal ini berkat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI dan Ristek KKI. Nantinya, semua program studi kedokteran atau tenaga kesehatan di tanah air akan memiliki program dimana para dokter yang baru akan melakukan masa adaptasi selama enam bulan dan ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia.

"Program inilah yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalah tidak meratanya tenaga kedokteran dan pemerintah juga tengah membangun berbagai fasilitas kesehatan untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat," ungkap Bambang.

Rakornas KKI mengusung tema Pemantapan Kemitraan dalam Pengawalan Mutu Praktik Kedokteran sebagai  Upaya Perlindungan Masyarakat. Acara ini diikuti 136 peserta terdiri dari unsur Kemenristekdikti, Kemenkominfo, Dinkes tingkat kabupaten/kota dan provinsi, Persi, ARSPI, ARSADA AIPKI, AFDOKGI, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, kolegium, IDI, PDGI pengurus besar wilayah dan cabang, fasilitas kesehatan, ormas pemerhati kesehatan, KKI, MKDKI, dan sekretariat KKI. (*)