TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Ketahanan Informasi

Polri: Kecelakaan Tunggal Ada Biaya Perawatan dari BPJS Kesehatan

20/08/2019 - 16:50 | Views: 12.56k
Sosialisasi perjanjian kerja sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan Polri di Hotel Best Western Premiere Panbil, Mukakuning, Kota Batam, Kepulauan Riau. (Foto: Istimewa)

TIMESINDONESIA, RIAU – Satuan Lalu Lintas Kepolisian di wilayah Jambi, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau mengikuti sosialisasi perjanjian kerja sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan Polri. Perjanjian yang dimaksud yaitu terkait pemanfaatan data online kecelakaan lalu lintas bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Salah satunya itu tentang kecelakaan tunggal, ada biaya perawatan dari BPJS Kesehatan. Dulu tak ada. Ini disosialisasikan sampai ke tingkat kabupaten/kota. Untuk Jambi, Sumbar, Riau, Kepri, dikumpulkan di sini. Supaya saudara kita yang kecelakaan tunggal bisa dibiayai,” kata Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Pujiyono di Hotel Best Western Premiere Panbil, Mukakuning, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/8/2019).

Brigjen Pujiyono mengatakan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi korban kecelakaan tunggal ini tetap memerlukan laporan polisi. Laporan kepolisian ini untuk sekuriti bagi BPJS Kesehatan juga. Manfaatnya adalah guna memastikan bahwa pasien tersebut memang korban kecelakaan tunggal.

“Bisa saja jatuh dari pohon atau apa, bilangnya kecelakaan,” tuturnya.

Kepolisian, sambung Pujiyono, tidak memberikan batas waktu untuk pelaporan kecelakaan. Ada toleransi bagi korban atau keluarganya untuk mengurus laporan ini.

“Tapi tak mungkin juga sampai satu tahun kan. Di bawah enam bulan masih bisa lah. Karena menyangkut pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara) juga,” ujarnya.

Sedangkan untuk kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan atau lebih, PT Jasa Raharja tetap menjadi sebagai penjamin utama. Namun dengan plafon pembiayaan tertentu. Apabila biaya perawatan melebihi batas, selanjutnya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan.

Ketentuan koordinasi manfaat jaminan kecelakaan lalu lintas ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dan didukung Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

Guna mempermudah penjaminan kecelakaan lalu lintas, maka dilakukan sinergi antara BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, dan Kepolisian RI. Sinergitas dituangkan dalam bentuk sistem digitalisasi yang dikenal dengan nama INSIDEN (Integrated System for Traffic Accident).

Manfaat dari sistem elektronik ini bagi korban Kecelakaan Lalu Lintas adalah mempermudah pengurusan administrasi penjaminan. Sedangkan bagi Rumah Sakit mendapatkan informasi secara real time dan lebih transparan.

“Jadi kita integrasikan sistem baik dengan Jasa Raharja maupun Kepolisian. Tujuannya memudahkan, memperlancar, dan ketepatan penjaminan masing-masing,” kata Asisten Deputi Bidang Manajemen Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan, Medianti Ellya Permatasari.(*)

Penulis: Ali Mahmud
Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok
Sumber :
Copyright © 2019 TIMES Indonesia
Top

search Search