TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Politik

Anggota DPRD: Satu Tahun Zul Rohmi, Sisakan Banyak Persoalan 

18/09/2019 - 14:13 | Views: 19.52k
Anggota DPRD NTB F-PKB saat mengisi materi satu tahun Zul-Rohmi. (FOTO: Jaelani for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, MATARAMAnggota DPRD NTB Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Akdiansyah menyatakan, satu tahun kepemimpinan Zul Rohmi (pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Zulkiflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah), melalui visi NTB Gemilang dinilai lebih banyak menimbulkan persoalan dan daripada keberhasilan.

“Kalau kita melihat dalam satu tahun terahir visi NTB Gemilang yang dijabarkan dalam beberapa program unggulan, seperti NTB cerdas dan sehat, beasiswa luar negeri, zero waste, termasuk industrialisasi, lebih banyak menyisakan persoalan daripada keberhasilan,” kata pria yang akrab disapa Guru To’i saat menjadi pembicara di acara diskusi bertajuk ‘Menyoal Satu Tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, NTB Gemilang?’ yang digagas Organisasi aktivis yang tergabung dalam Cipayung Plus, di gedung Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Rabu (18/9/2019).

Guru Toi mencontohkan program zero waste misalkan, terjadi permasalahan. Yakni terjadi saling lapor antara pemberi pengguna dan penerima manfaat.  Program beasiswa juga menyisakan banyak persoalan dan menjadi sorotan publik, karena dilakukan tanpa melalui perencanaan dan standar operasional prosedur (SOP) yang baik.

Menurutnya, kalau sudah bermasalah dan menjadi sorotan publik, berarti ada problem, baik dalam membuat perencanaan program pembangunan maupun proses penganggaran, sehingga ahirnya menimbulkan persoalan.

“Itu baru item kecil, bagaimana dengan program lain. Ingat APBD itu merupakan jantung pembangunan daerah, kalau perencanaan penggaran tidak dilakukan seara cermat akan jadi persoalan," tegasnya. 

Sekwil DPW PKB NTB ini juga mengkritisi nilai anggaran untuk infrastruktur yang terlalu besar. Dari total APBD NTB senilai Rp 5,6 triliun, Rp 250 miliar diantaranya untuk pembangunan infrastruktur. Untuk pembangunan Samota saja, misalkan nilainya mencapai 100 miliar, tapi fokusnya hanya di Sumbawa, padahal Samota tidak hanya Sumbawa, tapi juga Kabupaten Dompu dan Bima.

Belum lagi pengesahan APBD NTB 2020 yang dinilai terkesan terburu-buru, tanpa melalui kajian dan analisis mendalam terhadap setiap item penganggaran, diajukan eksekutif, termasuk pembahasan KUA PPAS yang dilakukan satu malam.

“Pada baca mimpi gubernur lima tahun kedepan mewujudkan NTB Gemilang, butuh perencanaan program dan penganggaran secara cermat, sehingga program dijalankan bisa mencapai keberhasilan," kata Akhdiansyah yang juga Anggota DPRD NTB Fraksi PKB. (*)

Jurnalis: Pauzan Basri (MG-94)
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Sumber : TIMES Mataram
Copyright © 2019 TIMES Indonesia
Top

search Search