TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Peristiwa - Daerah

KPU Jember Pakai Anggaran Tak Terduga Rp 82 M untuk Pilkada Serentak 2020

09/10/2019 - 20:51 | Views: 7.51k
Komisioner KPU Jember saat berkoordinasi dengan Bupati Jember dr Faida soal anggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati 2020, Rabu (9/10/2019). (foto: Humas Pemkab Jember for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JEMBER – Pelaksanaan Pemilihan Bupati tahun 2020 sudah mulai bergulir. Untuk itu, KPU Jember bersama Pemkab Jember melakukan koordinasi, utamanya soal anggaran.

Koordinasi untuk itu dilakukan Rabu (9/10/2019) di Pendapa Wahyawibawagraha. Komisioner KPU Jember bertemu dengan Bupati Jember dr Faida.

“Saya tugaskan tim anggaran bersama KPU Jember untuk konsultasi ke pusat, untuk membicarakan anggaran Pilkada 2020,” kata Faida kepada wartawan usai pertemuan.

Konsultasi dengan pemerintah pusat itu, terangnya, karena problem yang dihadapi perlu jawaban pemerintah pusat. “Jawabannya ada di sana (pusat, red),” terangnya.

Problem yang dihadapi KPU Jember tersebut adalah perlu anggaran yang akan dipakai pada tahun 2019. Sementara, perubahan APBD 2019 sudah disahkan bersama DPRD Kabupaten Jember.

“Hasil konsultasi, diizinkan untuk menggunakan anggaran tidak terduga, meskipun tidak untuk bencana maupun kerawanan sosial,” terang Faida.

Terkait jumlah anggaran yang diajukan KPU Jember, Faida menjelaskan adanya pemangkasan saat konsultasi dengan pemerintah pusat. “Ada hal-hal yang belum turun petunjuk teknisnya,” ungkapnya.

Dari anggaran yang diajukan sebesar Rp 123 miliar, setelah konsultasi menjadi Rp 82 miliar.

Sementara itu, Ketua KPU Jember M. Sai’in menjelaskan, pertemuan dengan Bupati Jember sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 1 Oktober lalu dan konsultasi di pemerintah pusat.

Pertemuan ini terkait dengan anggaran pelaksanaan Pilkada 2020. Pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 123 miliar dan dianggarakan sebesar Rp 82 miliar.

“Akan kami sesuaikan. Kami nanti akan melihat pos-pos yang sekiranya bisa dialihkan, senyampang kegiatan ataupun tahapan sudah terpenuhi,” jlentrehnya.

Ia menjelaskan, anggaran terbesar pada Pilkada terdapat pada badan adhoc, yaitu panitia penyelenggara tingkat kecamatan hingga TPS.

Terkait dengan honor panitia adhoc, M Sai’in mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menunggu keputusan dari Menteri Keuangan.

Hal itu terkait dengan besaran honor panitia tersebut, yang menurutnya semestinya mengalami penyesuaian.

Namun demikian, pihaknya tidak sekedar menunggu keputusan tersebut. Sebab, tahapan Pilkada 2020 sudah harus berjalan. KPU Jember akan terus melakukan penyesuaian. (*)

Jurnalis: Dody Bayu Prasetyo
Editor : Dody Bayu Prasetyo
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Sumber : TIMES Jember
Copyright © 2019 TIMES Indonesia
Top

search Search