TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Pendidikan

Siswi SD Dilarang Berjilbab di Manokwari, Komisi X DPR RI: Itu Pelanggaran HAM

06/12/2019 - 23:07 | Views: 31.00k
Anggota DPR RI Komisi X, Illiza Sa'aduddin Djamal (FOTO: Samsul for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal menilai pelarangan siswi berjilbab di SD Inpres 22 Manokwari merupakan pelanggaran Hukum dan HAM.

Menurutnya, pelarang jilbab di SD Inpres 22 Manokwari bukan hanya merupakan pembangkangan atas aturan nasional yang sudah ditetapkan, namun juga melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini keyakinan setiap orang untuk menjalankan agama dan keyakinannya telah dibatasi yang sebetulnya sudah dilindungi undang-undang.

"Kami menyayangkan kebijakan SD Inpres 22 Manokwari Papua Barat yang melarang para siswi untuk menggunakan jilbab di sekolah. Asal mereka tahu, itu sudah masuk pelanggaran HAM," ujar Illiza kepada TIMES Indonesia di Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Illiza-Saaduddin-Djamal-2.jpg

Untuk itu, Anggota DPR RI dari PPP ini menegaskan bahwa dalam hal ini Pemerintah melalui Permendikbud 45/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah telah menetapkan bahwa pakaian seragam khas muslimah berupa jilbab, rok panjang hingga mata kaki, serta kemeja lengan panjang merupakan bagian dari pakaian seragam resmi nasional. Yang menurutnya tidak ada  yang perlu dipermasalahkan.

"Sekolah seharusnya menjunjung tinggi pluralitas, saling menghargai dan menghormati, dan kebebasan beragama," imbuhnya.

"Sebagai perbandingan, di Aceh, walaupun telah menerapkan Perda Syariat Islam tidak melarang siswi untuk tidak menggunakan jilbab," lanjut Illiza.

Dia menegaskan, bahwa apa yang dilakukan SD Inpres 22 Manokwari ini merupakan bentuk preseden buruk dalam dunia pendidikan Indonesia yang menjunjung nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atas kejadian ini, dia mengingatkan kepada semua Dinas Pendidikan di seluruh daerah agar tetap terus lebih intens dalam mensosialisasikan setiap peraturan baik itu UU Pendidikan, Peraturan Menteri atau sejenisnya, agar cita-cita kita dalam mendidik generasi penerus bangsa tercapai.

"Permendikbud No. 45 Tahun 2014 hal ini harus dipatuhi oleh seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke. Peraturan ini adalah bentuk toleransi beragama yang yang mengakomodir setiap pemeluk agama dan tidak ada alasan untuk tidak mematuhinya. Saya berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan cukup ini saja sebagai pelajaran," ujar anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP ini. (*)

Jurnalis: Edy Junaedi Ds
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Sumber : TIMES Jakarta
Copyright © 2019 TIMES Indonesia
Top

search Search