TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Ekonomi

Kadin Kabupaten Malang Usul Pemerintah Hitung Ulang Ketentuan Pajak

27/02/2020 - 17:47 | Views: 21.98k
Pengurus Kadin Kabupaten Malang saat menerima Setjen DPR RI. (FOTO: Priyo for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, MALANG – Rencana pemerintah menerapkan Omnibus Law Perpajakan, mendapat masukan dari Kadin Kabupaten Malang (Kamar Dagang dan Industri).

Usulan itu disampaikan pada saat diskusi terbatas dengan perwakilan Setjen DPR RI, di Kantor Kadin Kabupaten Malang, Jalan Widodaren, Kota Malang, Kamis, (27/2/2020).

"Akses kepada pengusaha terutama dalam hal kemudahan birokrasi perizinan dan perpajakan harusnya dibenahi," usul Ketua Kadin Kabupaten Malang, Priyo Sudibyo, kepada TIMES Indonesia.

Dia juga mengapresiasi upaya pemerintah untuk mendapatkan masukan dari kalangan pengusaha. Dalam hal ini juga telah menampung usulan Kadin Kabupaten Malang.

"Saya berharap, agar keterlibatan kalangan pengusaha dalam proses penyusunan regulasi harus ditingkatkan," ungkapnya.

Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Malang itu mengatakan, pelaku usaha merupakan komponen terpenting dalam sebuah tata kelola perekonomian yang tentu harus banyak memberi masukan dan menjadi aktor partisipatif.

"Jangan sampai, keterlibatan ini hanya dilakukan di awal-awal penyusunan nanti dalam aplikasinya ternyata end productnya usul kami ini tidak difasilitasi, padahal kami ini stake holder ekonomi," bebernya gamblang.

Wakil Ketua Kadin Jatim, H Ghufron Marzuki mengusulkan agar ada penguatan kapasitas bagi pelaku birokrasi di semua tingkatan. Tujuannya agar pelayanan birokrasi bidang perpajakan maupun dalam bidang perizinan bisa sejalan dengan regulasi.

"Kadang yang di pusat berbeda persepsi dengan yang di daerah, kami sebagai UMKM sulit juga menghadapi itu," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Anggaran, Setjen DPR RI Dr Asep Ahmad Saefuloh mengatakan bahwa kehadiran tim ini juga dalam rangka menyerap aspirasi kalangan pengusaha.

Omnibus Law, kata dia, justru hadir untuk mempermudah akses dan meringkas birokrasi dan kebijakan pemerintah. "Tujuannya juga untuk menarik investasi dan mempermudah pengusaha," kata Asep

Dalam kegiatan ini, Pusat Kajian Anggaran juga melakukan proses pengumpulan data dan kuesioner. Para anggota Kadin Kabupaten Malang diminta mengisi formulir yang di dalamnya berisi tentang masukan tertulis kepada pemerintah pusat. (*)

Jurnalis: Binar Gumilang
Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Sumber : TIMES Malang
Copyright © 2020 TIMES Indonesia
Top

search Search